Tanpa Muatan Politik
Hasil Rekomendasi KSN Harus Dilaksanakan PSSI
Hasil Rekomendasi KSN Harus Dilaksanakan PSSI
Ketua Umum Kongres Sepak Bola Nasional Agum Gumelar menegaskan, Kongres Sepak Bola Nasional sama sekali tidak ada muatan politik. KSN murni berlatar belakang keprihatinan atas suramnya dunia sepak bola Indonesia.
”Saya sebagai Ketua Umum KSN sangat mencegah masuknya intervensi politik dalam kongres. Tidak ada pertarungan pemerintah dengan PSSI. Tidak ada keinginan politik mendepak kuning dengan biru. Ini semua lahir dari keprihatinan masyarakat bola di Indonesia,” ujar Agum saat rapat pemantapan panitia KSN di Balaikota Malang, Kamis (25/3).
Agum yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu berharap munculnya sportivitas dan kejujuran hati semua peserta KSN untuk mengungkapkan potret sepak bola Indonesia sesungguhnya.
”Perlu ada kejujuran hati dari seluruh stakeholder untuk mengungkapkan segala kendala dan perhatiannya terhadap bola Indonesia. Agar bisa diketahui potret dunia sepak bola Indonesia yang benar yang seperti apa. Setelah itu baru bisa digali dan dicarikan solusi yang membangun,” ujar Agum, yang saat ini juga Ketua Kehormatan PSSI.
Potret sepak bola di Indonesia, menurut Agum, bisa bermacam-macam, mulai dari dugaan mafia wasit, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagainya.
KSN digelar 30-31 Maret dan dijadwalkan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama kali melontarkan ide digelarnya kongres sebagai bentuk keprihatinan atas merosotnya prestasi sepak bola nasional akhir-akhir ini.
Kongres tersebut, seperti diungkapkan Ketua KONI/KOI Rita Subowo, telah mendapat restu Presiden FIFA Sepp Blatter. Restu disampaikan Blatter saat ditemui Rita di Vancouver, Kanada, beberapa waktu lalu.
Soal dana APBD
Terkait penggunaan dana APBD untuk sepak bola, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya mengimbau agar dana APBD tidak digunakan untuk sepak bola. ”Pemerintah Jawa Timur berharap APBD diprioritaskan untuk urusan wajib, seperti kepentingan anak sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Sementara untuk sepak bola, diupayakan sekuat tenaga sedikit mungkin atau bahkan 0 persen menggunakan dana APBD,” kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.
Menanggapi hal itu, Agum mengatakan bahwa dana APBD seharusnya hanya menjadi stimulan pembiayaan bola. ”Namanya stimulan, hanya merangsang saja, sambil menunggu sebuah klub menjadi mandiri.”
Wali Kota Malang Peni Suparto, sekaligus Ketua Umum Persema Malang, mengatakan akan membawa persoalan pendanaan klub dari APBD ke dalam KSN. ”Kota Malang akan mengusulkan terobosan agar klub tidak lagi tergantung dengan dana APBD. Tahun depan Persema Malang siap tanpa APBD. Kami sudah menggandeng sejumlah perusahaan asing internasional untuk sponsorship,” ujar Peni.
Harus dilaksanakan
Di Jakarta, Ketua KONI/KOI Rita Subowo memanggil pengurus PSSI yang diwakili Sekjen PSSI Nugraha Besoes untuk membahas persiapan menghadapi KSN. Rita mengatakan, pemanggilan itu untuk menyamakan persepsi agar KSN berjalan dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan pembinaan dan prestasi sepak bola Indonesia.
KONI meminta PSSI melaksanakan hasil KSN. ”Apa pun hasil KSN nanti harus dilaksanakan,” kata Rita, seperti dikutip Antara. Selama ini muncul kesan bahwa PSSI enggan melaksanakan hasil KSN karena menganggap forum itu di luar agenda resmi PSSI.
Kompas, 26 Maret 2010
”Saya sebagai Ketua Umum KSN sangat mencegah masuknya intervensi politik dalam kongres. Tidak ada pertarungan pemerintah dengan PSSI. Tidak ada keinginan politik mendepak kuning dengan biru. Ini semua lahir dari keprihatinan masyarakat bola di Indonesia,” ujar Agum saat rapat pemantapan panitia KSN di Balaikota Malang, Kamis (25/3).
Agum yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu berharap munculnya sportivitas dan kejujuran hati semua peserta KSN untuk mengungkapkan potret sepak bola Indonesia sesungguhnya.
”Perlu ada kejujuran hati dari seluruh stakeholder untuk mengungkapkan segala kendala dan perhatiannya terhadap bola Indonesia. Agar bisa diketahui potret dunia sepak bola Indonesia yang benar yang seperti apa. Setelah itu baru bisa digali dan dicarikan solusi yang membangun,” ujar Agum, yang saat ini juga Ketua Kehormatan PSSI.
Potret sepak bola di Indonesia, menurut Agum, bisa bermacam-macam, mulai dari dugaan mafia wasit, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagainya.
KSN digelar 30-31 Maret dan dijadwalkan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama kali melontarkan ide digelarnya kongres sebagai bentuk keprihatinan atas merosotnya prestasi sepak bola nasional akhir-akhir ini.
Kongres tersebut, seperti diungkapkan Ketua KONI/KOI Rita Subowo, telah mendapat restu Presiden FIFA Sepp Blatter. Restu disampaikan Blatter saat ditemui Rita di Vancouver, Kanada, beberapa waktu lalu.
Soal dana APBD
Terkait penggunaan dana APBD untuk sepak bola, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya mengimbau agar dana APBD tidak digunakan untuk sepak bola. ”Pemerintah Jawa Timur berharap APBD diprioritaskan untuk urusan wajib, seperti kepentingan anak sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Sementara untuk sepak bola, diupayakan sekuat tenaga sedikit mungkin atau bahkan 0 persen menggunakan dana APBD,” kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.
Menanggapi hal itu, Agum mengatakan bahwa dana APBD seharusnya hanya menjadi stimulan pembiayaan bola. ”Namanya stimulan, hanya merangsang saja, sambil menunggu sebuah klub menjadi mandiri.”
Wali Kota Malang Peni Suparto, sekaligus Ketua Umum Persema Malang, mengatakan akan membawa persoalan pendanaan klub dari APBD ke dalam KSN. ”Kota Malang akan mengusulkan terobosan agar klub tidak lagi tergantung dengan dana APBD. Tahun depan Persema Malang siap tanpa APBD. Kami sudah menggandeng sejumlah perusahaan asing internasional untuk sponsorship,” ujar Peni.
Harus dilaksanakan
Di Jakarta, Ketua KONI/KOI Rita Subowo memanggil pengurus PSSI yang diwakili Sekjen PSSI Nugraha Besoes untuk membahas persiapan menghadapi KSN. Rita mengatakan, pemanggilan itu untuk menyamakan persepsi agar KSN berjalan dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan pembinaan dan prestasi sepak bola Indonesia.
KONI meminta PSSI melaksanakan hasil KSN. ”Apa pun hasil KSN nanti harus dilaksanakan,” kata Rita, seperti dikutip Antara. Selama ini muncul kesan bahwa PSSI enggan melaksanakan hasil KSN karena menganggap forum itu di luar agenda resmi PSSI.
Kompas, 26 Maret 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar