Sebanyak 12 PB lain diminta untuk melengkapi dokumen. Yang harus diperhatikan antara lain jadwal uji coba turnamen, jumlah dan nama atlet, plafon anggaran, bukti-bukti keuangan (kuitansi), serta nama dan jumlah peralatan. ”Ternyata plafon untuk pelatih berapa, PB banyak yang belum tahu dan tidak mencantumkan. Kalau tidak ditanya, saya tidak menjelaskan,” tutur Sekretaris Menpora Wafid Muharam, Rabu (24/3).
Saat pertemuan antara Sekretaris Menpora, Staf Ahli Menpora, Ketua KONI Rita Subowo, dan pengurus PB dari 17 cabang olahraga kemarin, terungkap masih adanya kekurangpahaman dari beberapa PB. Hal itu terjadi karena pengucuran dana untuk kegiatan olahraga tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi soal perpres Program Indonesia Emas (Prima) yang katanya masih ada di Sekretaris Kabinet dan belum juga diajukan ke Istana.
”Memang terkesan lebih rumit ya. Namun, memang begitu maunya Kantor Perbendaharaan Negara, saat ini harus sangat detail dan terperinci. Saya ini juga ikut pusing memeriksa dokumen. Ini belum selesai,” kata Asisten Deputi V Binpres dan Iptek Olahraga Kemenpora R Isnanta.
Pada tahun-tahun sebelumnya anggaran dipasrahkan ke KONI yang kemudian membagikan ke setiap PB. Tidak ada yang salah dengan sistem ini karena PB akan membuat pertanggungjawaban keuangan bersama KONI. Ketika ada Program Atlet Andalan (PAL), anggaran diserahkan kepada PAL. Kini prosedur berbeda lagi. ”PB harus membikin proposal yang nanti menjadi MOU (nota kesepahaman) per komponen. Setelah semua tanda tangan, barulah uang masuk ke rekening PB,” tutur Isnanta.
PB harus membuat proposal baru untuk kebutuhan lain, misalnya, menyewa pelatih asing. Namun, Kemenpora juga memberi ancar-ancar plafon dana untuk itu. ”Rata-rata Rp 20 juta per bulan per cabang olahraga. Tentu ada cabang olahraga yang kebutuhannya lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tidak bisa sama. Mungkin ada yang tak perlu menyewa pelatih asing,” ujar Isnanta.
Anggaran untuk latihan ke luar negeri juga menjadi komponen tersendiri. Setiap PB kebutuhannya juga berbeda. Saat ini ada beberapa PB yang sudah mengirim atletnya ke luar negeri memakai uang PB. Jika nanti ada bukti kuitansi dan PB menyertakannya di proposal yang dibikin menyusul, Kemenpora akan menggantinya. Jadi aturan ini bisa berlaku surut sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.
Wafid mengatakan, Menpora menanggung semua biaya. Anggaran Rp 200 miliar untuk Prima tahun 2010 itu sudah termasuk untuk Asian Games, SEA Games, Asian Beach Games, dan Youth Olympic Games. ”Namun, belum termasuk dana pemberangkatan,” kata Wafid.
Kompas, 25 Maret 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar