Dimintai tanggapannya soal sikap para pengurus provinsi (pengprov) PSSI itu, Ketua Umum Persebaya Saleh Mukadar mengecam sikap tersebut. ”Namun, tidak usah heran dengan sikap tersebut karena para pengurus pengprov itu bagian dari sistem, mereka diuntungkan dengan kondisi sekarang. Jangan berharap kepada mereka jika menginginkan perubahan di PSSI,” kata Saleh saat dihubungi.
Menjelang Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, akhir Maret mendatang, PSSI mengumpulkan pengprov-pengprov dari seluruh Indonesia. ”Nurdin Halid itu bagus, profesional setiap rapat. Makanya, kami pertahankan,” kata Hardi, Ketua Pengprov DKI, dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan PSSI.
Suara senada dilontarkan Pengprov Papua yang berbalik 180 derajat meski bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sebelumnya, saat Persipura Jayapura mendapat sanksi dari PSSI akibat walk out pada final Copa Indonesia, Pengprov Papua mengecam PSSI. Namun, kini, seperti diungkapkan Sekretaris Umum Pengprov Papua Usman Pakaubun, mereka membela Nurdin Halid. Usman menyebut, pengprov terpaksa mendesak Nurdin Halid mundur karena desakan masyarakat Papua.
Pemerhati sepak bola Isfahani menyebut sikap pengprov itu sebagai bentuk solidaritas yang tidak pada tempatnya. ”Kita bisa memahami hal tersebut sebagai bentuk solidaritas, tetapi itu adalah solidaritas yang buruk, solidaritas salah tempat karena Nurdin Halid adalah sosok yang gagal. Lain halnya jika Nurdin Halid itu berhasil,” kata Isfahani, yang juga anggota dari gerakan SOS (Save Our Soccer).
Jajaran PSSI dan Pengprov PSSI juga memberikan pernyataan yang terkesan membodohi publik sepak bola. Saat ditanya mengenai prestasi sepak bola nasional, mereka menyebut terpuruknya prestasi saat ini bukan kesalahan Nurdin Halid, tetapi karena faktor keberuntungan. ”Program PSSI saat ini bagus, tetapi belum beruntung saja,” kata Endi Maulidi, Ketua Pengprov PSSI Kepulauan Riau.
Nurdin Halid menyepakati, prestasi sepak bola nasional yang terpuruk itu karena kurang beruntung. ”Kurang beruntung juga karena belum memiliki infrastruktur yang memadai meski kita ini negara kaya,” kata Nurdin Halid yang berkilah bahwa hasil laga klub-klub Indonesia yang dibantai klub negara lain dalam kompetisi antarklub Asia tidak mencerminkan kondisi sepak bola Indonesia.
Nurdin Halid yang pernah dipenjara karena kasus korupsi juga berbicara soal etika dan moral saat menanggapi agenda KSN. Ia meminta semua pihak menghormati etika dan moral organisasi PSSI. ”Semua bisa usul kongres luar biasa, siapa pun boleh usul Nurdin mundur, semua bisa usul rombak PSSI. Presiden saja dituntut mundur di mana-mana, dalam demokrasi itu biasa saja. Namun, semua ada prosesnya,” lanjut Nurdin Halid.
Menanggapi pernyataan mengenai etika dan moral, Isfahani menyebut Nurdin Halid tidak layak berbicara soal itu. ”Selain kemampuan teknis, ada dua hal yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pengurus PSSI, yakni moralitas dan sportivitas. Dua hal itu tidak dimiliki Nurdin Halid dan pengurus PSSI lainnya,” kata Isfahani, yang juga aktif sebagai peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.
Saleh Mukadar menambahkan, dengan lembeknya pengprov, harapan untuk perombakan PSSI kini bertumpu kepada klub-klub dan juga kepada pemerintah. ”Untuk itu, panitia KSN atau pemerintah harus bersikap tegas dan menjelaskan kepada klub-klub, target kongres itu untuk apa. Jika targetnya jelas, klub pasti mendukung karena sebagian besar sudah muak dengan kondisi sekarang ini. pengprov tidak bisa diharapkan,” ujar Saleh Mukadar.
Saleh juga menegaskan, Indonesia tidak perlu takut dengan sanksi FIFA. Menurut Saleh, dalam kondisi saat ini, sanksi itu justru positif dan memberi waktu membenahi sepak bola Indonesia secara total. ”Berani saja, kalau perlu bikin PSSI tandingan, biarkan dihukum FIFA karena kita justru bisa lebih fokus melakukan pembinaan,” ujarnya.
Sementara itu, persiapan penyelenggaraan KSN terus berlangsung. Hanya saja, hingga kini masih terjadi kesimpangsiuran informasi. Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Muhammad Yusuf mengatakan, hingga kini rapat finalisasi KSN terus dilakukan. Sejumlah rapat digelar antara tiga kepala daerah sewilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Kompas, 19 Maret 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar