Kebijakan Penambahan SMK Perlu Direkonstruksi
Tiga tahun terakhir ini pemerintah begitu intensif mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan pemerintah menargetkan pada 2010 perbandingan jumlah SMK : SMA adalah 60:40 dan pada 2015 akan ditargetkan menjadi 70:30.
Asisten Direktur I Program Pascasarjana (PPs) Unnes ini Dr Samsudi MPd justru menilai perlu adanya rekonstruksi kembali terhadap perumusan kebijakan tentang pengembangan SMK tersebut.
”Sudah seharusnya direkalkulasi dan direfleksi kembali. Ada tanda-tanda menteri yang baru ini akan mengakomodasi revisi target 70:30. Karena itu, kalau diteruskan bisa seperti kasus Bibit-Chandra yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya,” tandas pakar Pendidikan SMK yang akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Unnes besok pagi.
Dalam pengukuhannya, dia akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul ”Mengembangkan Kompetensi, Membangun Citra SMK”. Orasinya merupakan catatan kritis terhadap kebijakan mewujudkan provinsi vokasi (kejuruan) dan upaya pemerintah terus menambah SMK.
Substansi
Dr Samsudi menjelaskan, perlu dipahami bahwa substansi pengembangan SMK bukanlah pada jumlah melainkan lebih pada bagaimana menata, membangun, dan mengintensifkan kompetensi yang dimiliki anak didik.
Dia mengaku khawatir dengan penambahan yang dilakukan dan berharap Depdiknas hendaknya memetakan terlebih dahulu potensi-potensi yang riil yang bisa menjadi unggulan.
”Misalnya Makassar dijadikan pusat pendidikan kejuruan bidang kelautan. Jadi, kalau mau mencari lulusan kejuruan bidang kelautan, di sana pusatnya,” terangnya.
Dia menambahkan, potensi-potensi tidak sekadar dipetakan tetapi juga dicoba dan diimplemantasikan. Anggaran, tenaga, SDM, dan sebagainya yang dibutuhkan seharusnya dirancang secara benar.
”Perlu dipastikan juga bahwa lulusannya bisa diserap betul dan kompetitif di lapangan kerja. Kalau masih banyak dibutuhkan bidang keahlian tertentu, perlu untuk dibuka juga di tempat lain. Ini akan memudahkan mengingat sudah ada referensi yang jelas. Sekarang ini semua bergerak dan berjalan sama dan parahnya tak terarah,” ungkap dia. (H31-45)
Asisten Direktur I Program Pascasarjana (PPs) Unnes ini Dr Samsudi MPd justru menilai perlu adanya rekonstruksi kembali terhadap perumusan kebijakan tentang pengembangan SMK tersebut.
”Sudah seharusnya direkalkulasi dan direfleksi kembali. Ada tanda-tanda menteri yang baru ini akan mengakomodasi revisi target 70:30. Karena itu, kalau diteruskan bisa seperti kasus Bibit-Chandra yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya,” tandas pakar Pendidikan SMK yang akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Unnes besok pagi.
Dalam pengukuhannya, dia akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul ”Mengembangkan Kompetensi, Membangun Citra SMK”. Orasinya merupakan catatan kritis terhadap kebijakan mewujudkan provinsi vokasi (kejuruan) dan upaya pemerintah terus menambah SMK.
Substansi
Dr Samsudi menjelaskan, perlu dipahami bahwa substansi pengembangan SMK bukanlah pada jumlah melainkan lebih pada bagaimana menata, membangun, dan mengintensifkan kompetensi yang dimiliki anak didik.
Dia mengaku khawatir dengan penambahan yang dilakukan dan berharap Depdiknas hendaknya memetakan terlebih dahulu potensi-potensi yang riil yang bisa menjadi unggulan.
”Misalnya Makassar dijadikan pusat pendidikan kejuruan bidang kelautan. Jadi, kalau mau mencari lulusan kejuruan bidang kelautan, di sana pusatnya,” terangnya.
Dia menambahkan, potensi-potensi tidak sekadar dipetakan tetapi juga dicoba dan diimplemantasikan. Anggaran, tenaga, SDM, dan sebagainya yang dibutuhkan seharusnya dirancang secara benar.
”Perlu dipastikan juga bahwa lulusannya bisa diserap betul dan kompetitif di lapangan kerja. Kalau masih banyak dibutuhkan bidang keahlian tertentu, perlu untuk dibuka juga di tempat lain. Ini akan memudahkan mengingat sudah ada referensi yang jelas. Sekarang ini semua bergerak dan berjalan sama dan parahnya tak terarah,” ungkap dia. (H31-45)
Sumber : Suara Merdeka, 14 Desember 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar