Info Olahraga

DPR Minta Revisi Keppres SEAG

Komisi X DPR RI menilai penunjukan empat provinsi sebagai tuan rumah SEA Games (SEAG) ke-26 Indonesia sarat bermuatan politis dan bukan untuk memajukan olahraga di Indonesia.
Panitia Kerja (Panja) SEAG 2011 meminta pemerintah merevisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan tuan rumah SEAG tersebut.Menurut anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto, desakan revisi Keppres tersebut berkaitan erat dengan anggaran yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan ajang multievent tersebut. Sejauh ini anggaran yang diproyeksikan hanya sebesar Rp2,02 triliun. ”Apa substansi empat provinsi? Menurut saya,tidak ada dan sangat berbau kepentingan politis. Sebaiknya, pemerintah lebih fokus memajukan olahraga itu sendiri, jangan memolitisasi olahraga. Keppres itu belum mutlak dan bisa direvisi,” kata Utut, setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Olahraga dan Pemuda Wafid Muharam di Gedung DPR kemarin. Dalam kesempatan tersebut, hadir perwakilan empat provinsi, yakni, Sekda DKI Jakarta Muhayat, Sekda Provinsi Sumatera Selatan Musyrif Suwardi, Sekda Jawa Barat Lex Lesmana, dan Sekda Jawa Tengah Hari Prabowo.Menurut anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, penunjukan empat provinsi (Sumsel,DKI Jakarta,Jateng, Jateng) hanya menghambur-hamburkan anggaran. ”Mereka meminta satu provinsi Rp1 triliun,sedangkan menurut kami Rp700 miliar sudah cukup. Dengan proyeksi anggaran yang ada (Rp2,02 T),jika digelar di empat wilayah, jelas anggarannya kurang sekali,” ujar mantan atlet catur tersebut. Masih menurut Utut, meski Keppres tentang Tuan Rumah SEAG sudah keluar, bukan berarti hal itu tidak dapat direvisi.Apalagi, perhelatannya masih menyisakan waktu sekitar 1,5 tahun lagi.Pemerintah juga didesak untuk memiliki good will dalam memajukan olahraga. Dan, itu bisa ditunjukkan dengan adanya keputusan perubahan tuan rumah SEAG menjadi satu provinsi. ”Untuk pemerataan, sebaiknya Sumatera Selatan lebih layak menjadi tuan rumah. Hal ini berkaitan dengan desentralisasi,”ujar Utut. Utut menilai ada tiga sukses yang harus diraih dalam penyelenggaraan SEAG nanti. Di antaranya, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses dampak ekonomi.Namun,hal itu tidak bisa dicapai jika digelar di empat daerah. ”Mending kita fokus saja dengan penyelenggaraan yang bagus,” ucap Utut. Sementara Sesmenpora Wafid Muharam mengaku siap menerima semua masukan dari anggota DPR, khususnya Komisi X Panja SEAG. Namun, pihaknya akan tetap melakukan rapat secara internal yang akan mengacu pada Keppres SEAG di empat provinsi. ”Untuk SEAG nanti,kami masih kekurangan dana sebesar Rp1,034 triliun.Kekurangan itu untuk bonus atlet Rp100 miliar, kelanjutannya renovasi prasarana venue Rp530 miliar,dan pelaksanaan penyelenggaraan Rp404 miliar,” kata Wafid, yang didampingi Wakil Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan Bambang Jasminto dan Deputi Kepala Bappenas bidang SDM dan Kebudayaan Nina Sarjunani. Setelah melalui pembahasan selama empat jam sejak pukul 10.00 WIB, dihasilkan beberapa kesimpulan. Pertama,mendorong SEAG dan ASEAN Paragames agar tetap terlaksana di Indonesia.Kedua, pemerintah diminta membuat simulasi dengan alokasi terbatas, yakni Rp350 miliar. Ketiga, pemerintah dan panja sependapat agar pembukaan dan penutupan di satu provinsi saja.Keempat, panja belum menetapkan tempat yang ditunjuk untuk pembukaan dan penutupan.

Sindo, 11 Mei 2010