Senin, 26 Juli 2010

Info Pendidikan

1.618 Guru Tak Lulus Sertifikasi Portofolio



Sebanyak 1.618 guru di rayon 39 tidak lulus sertifikasi portofolio dari total 4.290 guru yang mendaftar. Persentase terbesar ketidaklulusan ini didominasi guru di bawah Kementerian Agama yang mencapai 90% dari total peserta.

Dari 809 yang mendaftar, 718 guru terpaksa harus menjalani Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), karena tak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan guru di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang belum lolos sertifikasi portofolio mencapai 900 orang dari total peserta 3.481 guru atau sekitar 30% saja yang harus menjalani PLPG.

Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Rayon 39 Prof Sunandar mengungkapkan, banyaknya guru dari Kementerian Agama yang tidak lolos portofolio bisa disebabkan oleh minimnya dokumen-dokumen yang harus diserahkan, sehingga tidak mencapai nilai 850 poin.

”Kebanyakan merupakan guru-guru muda dan mereka belum memiliki cukup banyak kesempatan untuk mengikuti seminar atau workshop dan dokumen untuk mendukung performa penilaiannya,” jelas Prof Dr Sunandar MPd seusai perayaan Dies Natalis Ke-29 IKIP PGRI Semarang, Jumat (23/7).

Anggota Konsorsium Sertifikasi Guru Muhdi SH MHum menilai, kualitas guru melalui PLPG jauh lebih efektif, mengingat guru yang melalui PLPG mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan selama sembilan hari. Melalui PLPG juga bisa meningkatkan kemampuan, karena mereka mendapat pelatihan khusus.

Muhdi berharap, PLPG bisa dilaksanakan selama 15-20 hari dari yang saat ini hanya sembilan hari saja supaya hasil pelatihan bisa lebih optimal merujuk pada kualitas output PLPG yang menunjukkan grafik peningkatan.

”Barangkali ke depan sertifikasi melalui PLPG ini bisa langsung diterapkan mengingat efektivitasnya. Setelah sertifikasi juga harus selalu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan,” ungkap Muhdi yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang ini.

Ia menambahkan, rayon 39 yang terdiri atas lima kabupaten, yakni Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak relatif bagus proses sertifikasinya dibandingkan dengan daerah lain. Mulai Senin (26/7), PLPG sudah mulai berlangsung hingga September.

Suara Merdeka, 24 Juli 2010

Rabu, 30 Juni 2010

Info Olahraga

SEA GAMES XXVI/2011
Tim Gabungan Pantau Kesiapan Arena SEAG


Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Selasa (29/6), mengatakan, tim pemantau akan memastikan kesiapan arena-arena pertandingan atau venues untuk SEA Games XXVI 2011 pada minggu ini. Tim tersebut merupakan gabungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, pengurus besar olahraga, dan pemerintah provinsi.

”Tim gabungan itu turun di empat provinsi yang menjadi tempat penyelenggaraan SEA Games 2011. Rabu (30/6) ini tim turun ke Jakarta, Bandung, kemudian ke Jawa Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Wafid.

Menurut Wafid, tim gabungan tersebut turun ke empat provinsi itu untuk merespons pernyataan provinsi tuan rumah SEA Games XXVI sekaligus memastikan kesiapan tempat seperti yang diungkapkan pada rapat konsolidasi panitia penyelenggara SEA Games 2011 minggu lalu.

Pada rapat itu perwakilan keempat provinsi tersebut memastikan bahwa tempat-tempat pertandingan yang akan dipakai bertanding cabang-cabang olahraga yang sudah ditentukan sudah siap. ”Waktu itu perwakilan provinsi menyatakan beberapa hal. Ada tempat pertandingan yang siap dipergunakan dan hanya membutuhkan renovasi di beberapa hal. Juga ada tempat pertandingan yang baru siap 60-70 persen,” tutur Wafid.

Sementara, ujar Wafid, pemerintah menginginkan seluruh tempat pertandingan bagi 44 cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games 2011 harus siap 100 persen.

Renovasi

Seperti diberitakan Kompas (23/6), tempat-tempat pertandingan untuk SEA Games XXVI ditargetkan siap pada Juni 2011. Ketua Pengembangan Olahraga Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Djoko Pramono saat itu mengatakan, dari empat provinsi penyelenggara, tiga di antaranya melakukan renovasi tempat-tempat pertandingan, sedangkan satu provinsi membangun baru tempat-tempat pertandingan, selain merenovasi.

”Kami akan memastikan pengerjaan renovasi tempat-tempat pertandingan, demikian juga pembangunannya,” ujar Wafid.

Wafid menyatakan, selain menurunkan tim pemantau, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga menunggu usulan dukungan pendanaan daerah untuk membantu membiayai renovasi ataupun penyiapan arena pertandingan. Diharapkan usulan dukungan dari empat provinsi tuan rumah SEA Games XXVI sudah diterima Kemenpora minggu ini.

Usulan dukungan anggaran daerah itu perlu dan sudah dibicarakan dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR. ”Usulan dukungan dari daerah dipastikan akan mengurangi anggaran SEA Games 2011, yang saat ini dihitung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebesar Rp 3 trilun,” ujar Wafid.

Selain itu, kata Wafid, Kemenpora juga meminta dukungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penyelenggaraan ajang olahraga dua tahunan tersebut.

Kompas, 30 Juni 2010

Info Pendidikan

Amandemen UU Sisdiknas
Visi Pendidikan Harus Diperkuat



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus segera direvisi karena beberapa pasalnya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, undang-undang tersebut juga tidak sesuai dengan semangat mencerdaskan bangsa.

Demikian salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam Seminar Nasional Redinamisasi dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Pasca-Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Seminar tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa (29/6), dan diselenggarakan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI).

Ketua Umum Asosiasi BP PTSI Thomas Suyatno mengatakan, pasal-pasal yang harus diamandemen, antara lain, yang menyangkut soal pembiayaan pendidikan, tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan, dan soal akreditasi pendidikan.

”Dalam soal pembiayaan pendidikan dasar, misalnya, harusnya pemerintah lebih berperan besar,” kata Thomas Suyatno.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam seminar tersebut mengatakan, masyarakat silakan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi jika ada peraturan perundangan-undangan apa pun yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Tidak ”legowo”

Dalam seminar tersebut juga terungkap, pemerintah terkesan tidak legowo atau berlapang dada dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2010. Hal itu, antara lain, terkesan dengan disusunnya rancangan atau draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Perppu tersebut hingga kini tidak dibahas karena mengandung beberapa kelemahan. Selain itu, rancangan Perppu yang sudah bocor ke masyarakat juga dikhawatirkan bakal menimbulkan banyak penolakan. Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Thomas mengatakan, BP PTSI pada prinsipnya akan menolak jika penyelenggaraan pendidikan diseragamkan. ”Biarkan pendidikan berkembang sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat,” kata Thomas Suyatno.

BP PTSI juga akan menolak perundang-undangan pendidikan yang etatisme atau semuanya serba negara, serta peraturan yang menghilangkan sejarah keberadaan yayasan.

”Perguruan Taman Siswa, Muhamaddiyah, dan penyelenggaraan pendidikan lainnya yang berupaya mencerdaskan bangsa sudah ada sebelum Indonesia Merdeka. Semestinya, keberadaan mereka dihargai,” kata Thomas Suyatno.

Visi pendidikan

Mantan Menteri Pendidikan Nasional Daoed Joesoef mengatakan, perlu visi pendidikan yang jelas untuk membangun bangsa ini. Saat ini terkesan pemerintah tidak mempunyai visi pendidikan dan lebih parah lagi mengidentikkan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) sehingga terjadi berbagai kerancuan kebijakan.

Praktisi pendidikan Dharmaningtyas mengatakan, setelah dibatalkannya UU BHP, pemerintah merasa seperti wayang kehilangan penopang atau wayang kelangan gapite. Karena semula UU BHP itu diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melakukan privatisasi pendidikan, terutama bagi Perguraun Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN).

Selain itu, UU BHP juga menjadi landasan pelepasan tanggung jawab pendanaan pada sekolah-sekolah, terutama sekolah dan perguruan tinggi swasta.

”Barangkali karena keinginan untuk tetap menghidupkan roh UU BHP itulah yang membuat pemerintah terus berupaya mencari legitimasi demi tersusunnya perundang-undangan baru sebagai pengganti UU BHP,” ujarnya.

Kompas, 30 Juni 2010

Selasa, 29 Juni 2010

Info Olahraga

POLITIK OLAHRAGA
Presiden Ghana Memotivasi Para Pemain


Presiden Ghana John Atta Millis ternyata langsung menemui dan memberikan dukungan langsung kepada para pemain sebelum mereka menundukkan kesebelasan Amerika Serikat.

Seperti telah diketahui, Ghana, Sabtu (26/6) lalu di Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg, Afrika Selatan, mampu mengalahkan tim Paman Sam dalam babak kedua, dengan skor 2-1 (1-1).

Dengan hasil tersebut, untuk pertama kalinya Ghana mampu menembus babak perempat final Piala Dunia.

Ghana juga menjadi satu-satunya tim dari Benua Afrika, yang mampu lolos ke babak kedua. Piala Dunia kali ini juga merupakan yang pertama yang digelar di ”Benua Hitam”.

Turunnya Presiden Ghana untuk langsung memberikan semangat kepada John Mensah dan kawan-kawannya tersebut, sebelum mereka bertarung melawan tim Amerika Serikat, sangat berharga.

”Millis, saat itu, langsung masuk ke kamar ganti dan berbicara kepada para pemain berikut tim pelatih Ghana,” ungkap Fred Pappoe yang merupakan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Ghana kepada kantor berita Reuters.

”Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Millis juga memimpin kami untuk berdoa bersama. Jelas kehadiran Presiden di ruang ganti tersebut membuat semuanya jauh lebih berarti, baik bagi pemain maupun untuk tim secara keseluruhan,” kata Pappoe yang mendampingi tim dengan arsitek Milovan Rajevac dari Serbia itu.

”Kami juga terus berdoa sebelum pertandingan tersebut. Mulai dari hotel hingga di dalam bus, saat menuju ke stadion. Bahkan ketika kami berada di pit, sebelum dan setelah pertandingan berakhir,” kata Pappoe.

”Doa itu terus kami panjatkan, tanpa peduli apa pun hasil pertandingannya nanti,” lanjutnya.

Dukungan moral

Selain doa tersebut, menurut Pappoe, dengan kehadiran Presiden mereka di Stadion Royal Bafokeng, yang duduk bersama Presiden FIFA Sepp Blatter di tribune kehormatan, juga mempunyai arti tersendiri. Kami merasa bangga ditonton langsung Presiden dari tribune VIP.

Setelah berhasil lolos ke babak perempat final, para pemain Ghana sekarang juga merasa telah menjadi wakil dari Benua Afrika.

”Tentu ini sangat berarti, sekaligus menjadi tekanan tersendiri bagi tim kami. Sekalipun, kami sudah sepakat bahwa anak-anak tetap harus mampu memberikan permainan terbaik mereka,” katanya.

Pada babak perempat final nanti Ghana bakal berhadapan dengan kesebelasan Uruguay. Tim asuhan Oscar Tabarez lolos setelah mengalahkan Korea Selatan 2-1.

Info Olahraga

ANALISIS
Invasi Pemain Asing Ikut Andil atas Jebloknya Prestasi Tim Inggris


Seusai menandatangani kontrak dengan Manchester City, bek asal Kroasia, Vedran Corluka, berkata bahwa ia sangat bangga. ”Setiap anak di Kroasia bermimpi bermain di Liga Primer dan mimpi saya menjadi kenyataan. Saya datang ke tim yang sangat besar, Manchester City,” kata Corluka.

Benarkah demikian? Benarkah setiap anak di negara-negara seperti Kroasia, Brasil, Argentina, Perancis, Spanyol, Kamerun, Nigeria, dan Pantai Gading memang bangga dan bermimpi ingin bermain di Anfield, Old Trafford, atau Stamford Bridge?

Jawaban sejujurnya, takutnya, seperti apa yang diberikan oleh seorang penjahat terkenal Amerika Serikat, Willie Sutton. Saat ia ditanya mengapa ia merampok bank, Willie menjawab: ”Karena di situlah uang berada.”

Liga Primer Inggris, seperti yang telah dikenal saat ini, disebut sebagai kompetisi terbaik di dunia. Ini adalah kompetisi yang paling banyak menghasilkan uang dan sejumlah klub terkaya dunia berasal dari Inggris.

Siapa tak kenal Manchester United, Chelsea, Arsenal, atau Liverpool? Pendapatan semusim klub-klub Liga Inggris itu pada musim 2008/2009 saja mencapai 1,981 miliar poundsterling (sekitar Rp 26,2 triliun).

Namun, dengan kompetisi yang begitu rapi, prestasi klub yang mengilap, duit yang melimpah, mengapa tim nasional Inggris hancur lebur saat tampil di turnamen besar? Mengapa tim ”Three Lions” dipermalukan di Afrika Selatan?

Di luar masalah tekanan, mental, faktor keberuntungan, kelelahan pemain karena ketatnya jadwal kompetisi, dan kesalahan taktik, salah satu penyebab yang sering disebut adalah dominasi pemain asing di Liga Primer.

Pemain asing berlomba-lomba ke Liga Inggris karena iming- iming ketenaran dan gaji tinggi. Michael Ballack bergaji lebih dari 100.000 poundsterling (Rp 1,3 miliar) per pekan. Bahkan, Lucas Neill, ya Lucas Neill asal Australia, pernah digaji hingga 70.000 poundsterling (hampir Rp 1 miliar) per pekan.

Pemain-pemain asing, seperti Corluka, kini menguasai lebih dari 50 persen starter di klub-klub ternama Inggris. Bahkan, Arsenal yang diasuh pelatih asal Perancis, Arsene Wenger, sering menurunkan tim tanpa satu pemain Inggris pun pada sebuah laga.

Direktur Pengembangan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) Sir Trevor Brooking menuding serbuan pemain asing ke Liga Primer menjadi penyebab suramnya persepakbolaan Inggris. Pemain impor dituduh menyebabkan minimnya talenta pada sejumlah posisi kunci di tim nasional Inggris.

”Tim nasional dalam ancaman, fakta menunjukkan hal itu. Saya kira Anda tak bisa meremehkannya, ini harus jadi keprihatinan bersama,” kata Brooking, seperti dikutip BBC.

Berdasar riset BBC tahun 2007, saat Liga Primer pertama kali dimulai tahun 1992, sebanyak 76 persen pemain yang menjadi starter pada pekan pertama kompetisi berasal dari Inggris. Setelah 15 tahun, hanya 37 persen pemain Inggris yang menjadi starter.

Pada tahun 1992 hanya sekitar 10 persen (23 pemain) berasal dari luar Inggris Raya. Sementara pada 2007 meningkat hingga 56 persen (123 pemain). Brooking, yang juga mantan pemain tim nasional Inggris, menambahkan, membanjirnya pemain asing membuat bakat muda lokal jarang tampil di tim utama. Dampak lanjutnya adalah Inggris kesulitan untuk berbuat banyak pada turnamen besar karena keterbatasan bakat.

Hal itu tidak terbantu dengan kebijakan klub-klub Inggris yang terus membelanjakan uang untuk pembelian pemain. Berdasarkan laporan lembaga keuangan Deloitte, belanja klub Inggris untuk pemain asing terus melonjak. Tahun 2007, klub Inggris membelanjakan sekitar 531 juta pound (sekitar Rp 10 triliun), lebih dari setengah dinikmati klub-klub non-Inggris.

”Apakah dengan semua pembelian itu pemain muda usia 17 hingga 21 tahun akan mendapat kesempatan bermain?” tanya Brooking.

Permasalahan kian besar karena klub-klub papan atas, seperti MU dan Arsenal, mengisi akademi mereka dengan pemain-pemain muda dari seluruh penjuru dunia, bukan mengutamakan pembinaan pemain muda Inggris. Kewajiban untuk mengembangkan pemain muda berganti menjadi keinginan instan untuk berinvestasi pada produk asing yang hampir atau sudah jadi.

Ada fakta menarik sebenarnya mengenai kesuksesan klub-klub Inggris dengan mengandalkan pemain asing. Seperti disebutkan Mail Online, selama 15 tahun sebelum era Premiership, saat pemain Inggris masih merajai, klub Inggris merebut Piala Champions, kini Liga Champions, enam kali. Namun, dalam 20 tahun era Premiership yang didominasi pemain asing, Inggris hanya berhasil memenangi Liga Champions tiga kali.

Masalah yang hampir sama dihadapi Italia. Selepas kekalahan dari Slowakia yang membuat mereka tersingkir dari Afrika Selatan, kapten ”Azzurri”, Fabio Cannavaro, menyebut persepakbolaan Italia saat ini gagal memproduksi pemain-pemain sekaliber generasi tahun 2006.

”Saya pikir tidak ada banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Saat ini, Italia tidak menghasilkan pemain seperti generasi saya saat kami memiliki banyak pemain hebat,” kata Cannavaro dikutip Reuters. ”Ini tidak hanya masalah tim nasional. Ini juga masalah klub. Kami memiliki pemain bagus, tetapi bukan pemain top.”

Sejak lama Italia diserbu pemain asing dan Cannavaro mengeluhkan hal itu menyebabkan mandeknya pembinaan oleh klub, terutama klub-klub papan atas, seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Inter memang merebut treble musim lalu, tetapi tidak ada pemain pilarnya yang berkebangsaan Italia.

Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Giancarlo Abete sepakat dengan Cannavaro dan percaya ada ”krisis struktural” di Italia. ”Banyak pemain Italia tidak berada dalam level internasional,” kata Abete menyesalkan fakta hanya ada 42 persen pemain Italia di Serie A. ”Uni Eropa dan UEFA harus menyadari apa problemnya karena jika kita gagal mengembangkan olahraga ini lebih baik, risiko tidak hanya satu atau dua federasi saja, tetapi seluruh Eropa.”

Info Pendidikan

Warga Takut ke Sekolah Favorit
Pemaksaan Dikhawatirkan Membuat Siswa Minder


Meskipun memperoleh prioritas, pelajar pemegang kartu menuju sejahtera tidak berminat mendaftar ke sekolah-sekolah favorit. Mereka umumnya khawatir tak mampu mengikuti proses pembelajaran lantaran tingginya kesenjangan ekonomi di antara murid.

Orangtua pendaftar penerimaan peserta didik baru kuota kartu menuju sejahtera (KMS), Murti Andri (36), mengaku takut mendaftar di sekolah favorit.

"Saya takut tidak bisa memberi fasilitas pendidikan untuk anak saya. Di sana, semuanya sudah bawa laptop dan handphone mahal yang tak mungkin bisa saya beli. Kalau dipaksakan, saya khawatir anak saya malah minder dan malas sekolah," ujarnya, Senin (28/6) di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Karena itu, meskipun nilai memenuhi syarat, Murti memilih tak memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Pedagang soto dengan pemasukan Rp 15.000-Rp 20.000 per hari itu memilih memasukkan anaknya ke SMPN 15 meskipun jumlah pendaftar melebihi kuota.

Seperti mengonfirmasi ketakutan Murti, hari pertama pendaftaran PPDB kuota KMS, sekolah-sekolah yang dianggap favorit justru sepi peminat. Data sistem real time online menunjukkan, jumlah pelajar KMS yang mendaftar di sekolah-sekolah yang dianggap favorit kurang dari lima orang. Di SMPN 5 Yogyakarta, jumlah pendaftar hanya dua orang dari jumlah kuota KMS 26 kursi. Di SMPN 8 Yogyakarta, pendaftar empat orang dari jumlah kuota yang sama.

Adapun peminat di sejumlah SMP yang kurang difavoritkan justru melebihi daya tampung. Minat tertinggi terdapat di SMPN 15 Yogyakarta dengan jumlah mencapai 114 orang dari kuota KMS 100 kursi, diikuti SMPN 16 Yogyakarta dengan pendaftar mencapai 76 orang dari kuota KMS 64 kursi.

Hal sama terjadi di tingkat SMA/SMK. Di SMAN 3 Yogyakarta belum satu pun pelajar KMS mendaftar. Para pelajar KMS lebih banyak mendaftar di SMK dengan pertimbangan dapat langsung bekerja. "Tak mungkin saya dapat membiayai anak saya kuliah," kata Puji Suwarni (48).

Kurangi kuota

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, pola ini juga terjadi tahun 2009. Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupaya mengadakan perbaikan dengan mengurangi kuota KMS SMA dari 10 persen menjadi 5 persen serta menambah kuota KMS SMK dari 20 persen menjadi 25 persen pada tahun ini. Jumlah kuota tiap SMP dan SMA disesuaikan dengan keterserapan KMS tahun 2009.

"Kalau tahun lalu hanya sedikit yang daftar, tahun ini kuota dikurangi. Sebaliknya, kalau tahun lalu banyak pelajar KMS yang daftar, kuotanya ditambah. Kami harap nantinya ditemukan proporsi yang pas," tuturnya.

Menurut Budi, hasil evaluasi menunjukkan, sejumlah pelajar KMS tak naik kelas atau tertinggal mengikuti pelajaran. Akan tetapi, hal ini dianggap sebagai bagian proses perubahan kultur belajar pada masyarakat tak mampu.

Selama ini, pelajar tak mampu cenderung mempunyai prestasi kurang karena minimnya fasilitas belajar dan banyaknya waktu tersita untuk membantu perekonomian keluarga.

Kompas, 29 Juni 2010


Info Olahraga

BULU TANGKIS
Sistem Pembinaan Pelatnas Harus Diubah


Menanggapi kegagalan Indonesia merebut gelar pada Djarum Indonesia Open Super Series 2010, mantan pelatih pelatnas 1974-1999, Atik Jauhari, menyatakan, sebaiknya pelatnas mengubah sistem pembinaan. PB PBSI harus bisa mengoptimalkan kerja pemain dan pelatih.

”Indonesia sebetulnya tidak kekurangan pemain berbakat. Tinggal bagaimana kerja keras pemain dan pelatih saja,” ujar Atik, setelah pertandingan final Djarum Indonesia Open Super Series 2010, Minggu (27/6).

Menurut Atik, salah satu sistem yang harus diubah adalah sistem kepelatihan dan pembinaan. Selama ini ia melihat di pelatnas waktu antara aktivitas dan latihan kurang diatur. Sebaiknya setiap pemain tidak dibebankan untuk latihan setiap hari. Namun, latihan bisa diatur setiap menjelang kejuaraan.

”Semakin lama sebuah kejuaraan akan berlangsung, latihan untuk persiapan di training camp juga harus lebih lama. ”Untuk itu, setiap pemain dan pelatih harus bekerja keras,” ujar Atik yang kini melatih di India.

Selain itu, ia melihat perbandingan jumlah atlet dan pelatih sebaiknya ideal. Itu karena seorang pelatih harus mengenal betul si atlet dan pola penguasaan permainan si atlet. Antara atlet yang satu dan yang lain memiliki karakter yang berbeda, selain itu keterampilan penguasaan teknik bermain juga berbeda.

”Idealnya, satu pelatih menangani empat atlet. Itu membuat pelatih tahu atlet-atletnya dan memahami kemampuan pemainnya,” ujarnya.

Untuk Indonesia, ujar Atik, PB PBSI sebetulnya diuntungkan dengan banyaknya materi pemain dari klub ataupun dari pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat). PBSI tinggal memantau pemain yang berkualitas, kemudian dikelola dan ditangani dalam kepelatihan PBSI. PBSI sebaiknya memiliki tim pemantau yang mengikuti atlet-atlet yang dinilai berbakat. ”Untuk penggalian atlet sudah bisa, tinggal pengelolaan materi yang harus ditingkatkan,” ujar Atik.

Sementara itu, pemain tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat, menyatakan prihatin terhadap kualitas pebulu tangkis Indonesia. Menurut Taufik, PBSI perlu melakukan evaluasi menyeluruh baik pada para atlet maupun pelatihnya.

”Sekarang tak ada gelar yang mampu diraih atlet-atlet bulu tangkis kita. Selama ini turnamen serta pertandingan selalu dibiarkan begitu saja. Tak ada evaluasi apa pun terkait pelaksanaan tanding di perebutan Piala Thomas dan Uber lalu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika tak ada evaluasi, tak akan muncul atlet-atlet muda baru berbakat.

Kompas, 29 Juni 2010