Kebudayaan

KARYA ILMIAH

Kontribusi Peneliti Indonesia Minim

Kontribusi para peneliti Indonesia pada pengembangan ilmu secara internasional masih rendah. Hal ini, antara lain, disebabkan minimnya karya ilmiah peneliti Indonesia pada jurnal-jurnal internasional.

Sebagai perbandingan, artikel ilmiah yang disumbangkan ilmuwan Singapura sekitar 10.000 artikel per tahun, Thailand 5.500, dan Malaysia 3.500. ”Adapun Indonesia belum mencapai 1.000 artikel per tahun,” kata Prof Mien A Rifa’i dari anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dari Pusat Penelitian Nasional Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Seminar Hak Cipta dan Penerbitan Jurnal di Jakarta, Selasa (22/6).

Ia mengatakan, situasi jurnal ilmiah di Indonesia banyak kelemahan, antara lain tirasnya sangat rendah, hanya sekitar 300 eksemplar, tidak dilanggani perpustakaan utama, tidak dijadikan acuan mahasiswa, hanya menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak dikelola profesional.

Prof Riris K Toha Sarumpaet, Guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, mengatakan, etika dalam penelitian serta pengutipan karya ilmiah di kalangan akademisi masih lemah. Padahal, kejujuran dan etika dalam dunia akademis merupakan hal yang utama.

Kompas, 23 Juni 2010

Info Pendidikan

Banyaknya "Waktu Kosong" Rugikan Siswa

Kalender Pendidikan Kacau karena UN Dipercepat

Kalender pendidikan belajar-mengajar sekolah sebaiknya disusun ulang karena banyak ”waktu kosong” atau tak efektif bagi siswa, terutama siswa kelas IX dan XII. Waktu tak efektif terutama antara pelaksanaan ujian nasional dan pengumumannya yang terlalu lama.

Begitu pula antara ujian nasional (UN) ulangan dan pengumumannya serta jarak dengan pendaftaran siswa/mahasiswa baru terlalu lama. Waktu tak efektif tersebut hampir dua bulan sehingga kurang baik bagi siswa.

Sejumlah guru di berbagai daerah, Senin (21/6), mengatakan, menjelang pelaksanaan UN, siswa disibukkan dengan latihan-latihan soal sejak bulan Februari-Maret. Materi pelajaran semester genap pun dipadatkan sehingga materi detail tak bisa disampaikan. Sebaliknya, setelah UN, justru banyak waktu kosong siswa.

Kepala SMP Negeri 4 Bogor Hasanuddin mengatakan, waktu tidak efektif siswa tahun ini lebih panjang karena jadwal UN dimajukan untuk mengakomodasi UN ulangan. Jika jadwal UN tidak dimajukan, waktu kosong siswa hanya 2-3 minggu.

”Selain UN dipercepat, UN ulangan juga tidak ada di dalam kalender pendidikan. Sekolah memang jadi agak repot karena materi semester genap harus selesai lebih cepat,” ujarnya.

Fadiloes Bahar dari Serikat Guru Kota Tangerang mengatakan, baik siswa maupun sekolah kerap menganggap, jika UN berakhir, berarti berakhir pula proses belajar-mengajar. Padahal, siswa masih harus menjalani ujian sekolah.

”Ujian sekolah menjadi nomor dua. Itu sebabnya banyak siswa yang nilai ujian nasionalnya lebih tinggi daripada nilai ujian sekolah,” kata Fadiloes.

Evaluasi kembali

Fadiloes khawatir, kalender kegiatan belajar-mengajar yang kacau akan kembali terjadi pada tahun ajaran mendatang. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mengkaji secara cermat kalender pendidikan untuk tahun mendatang.

Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman menyatakan, banyaknya waktu tak efektif kurang bagus bagi siswa. Karena itu, ia mengusulkan agar setelah UN proses belajar tetap berlanjut dengan penekanan pada pembelajaran karakter.

”UN mereduksi atau mempersempit pembelajaran siswa karena siswa hanya disiapkan untuk menghadapi UN, tidak untuk belajar,” ujarnya.

Ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Said Hamid Hasan, mengusulkan, perlu ada mekanisme atau pengaturan jadwal ujian, pengumuman, dan proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih jelas dan teratur. ”Perlu ada pemikiran tentang kualitas pendidikan yang lebih jelas,” ujarnya.

Kompas, 22 Juni 2010

Info Pendidikan

Sebagian Besar Dana untuk Fisik

RSBI Tidak Meningkatkan Mutu

Sebagian besar anggaran dari pemerintah dan orangtua pada proyek Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional hanya digunakan untuk pengembangan sarana prasarana fisik. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan pada RSBI tidak sesuai dengan harapan.

Dari temuan studi awal proyek RSBI oleh Koalisi Pendidikan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diungkapkan Minggu (20/6), didapati bahwa mayoritas sekolah RSBI hanya mengandalkan sarana fisik, seperti mesin pendingin ruangan atau internet. Kondisi dan kesiapan guru masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris pada proses belajar-mengajar.

Lody Paat dari Koalisi Pendidikan mengingatkan, banyak RSBI tak sesuai dengan namanya karena penggunaan bahasa Inggris pun masih minim. Dari hasil diskusi dengan guru terungkap, banyak guru tidak bisa berbahasa Inggris dan kesulitan dalam menjelaskan materi pelajaran dalam bahasa itu. ”Peningkatan mutu pendidikan tak harus melalui RSBI, apalagi jika implementasinya kacau seperti ini,” ujarnya.

Lody menambahkan, RSBI justru mengundang perdebatan karena jika dilihat dari nilai-nilainya, RSBI mengutamakan kompetisi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah yang seharusnya membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan justru mendorong setiap sekolah untuk bersaing satu sama lain. Padahal, dari nilai-nilai Pancasila tidak disebutkan kata-kata persaingan, yang ada yaitu nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan. ”Seolah-olah sekolah harus bersaing untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa tidak ada cara lain,” ujarnya.

Privatisasi

Untuk itu, menurut Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, pihak ICW mendesak pemerintah menghapus RSBI karena mendorong kastanisasi dan antidemokrasi. RSBI justru mendorong konsep privatisasi pendidikan semata-mata karena anggaran minim dari pemerintah.

”Untuk menjawab masalah anggaran, pemerintah justru dorong privatisasi pendidikan melalui RSBI,” ujarnya.

ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penggunaan dana RSBI karena pengelolaan yang amatir. Pasalnya, tidak ada proses evaluasi dan pengawasan kualitas pembelajaran. ”Tak ada upaya mengawal anggaran sehingga kerap ditemukan indikasi korupsi,” ujarnya.

Kompas, 21 Juni 2010

Info Pendidikan

AKSES PENDIDIKAN

Program Pendidikan Bisa Hambat Pencapaian MDGs

Pemerintah belum dapat memberdayakan kelompok usia rentan yang nonproduktif, yaitu anak dan manusia usia lanjut. Padahal, terus meningkatnya populasi mereka dapat menjadi beban ekonomi yang kian besar bagi kelompok usia produktif. Dalam hal ini yang diperlukan adalah akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak-anak. Sedangkan bagi kaum lanjut usia, yang terutama diperlukan adalah akses pelayanan kesehatan.

Hal ini disampaikan dalam pidato inaugurasi Mayling Oey Gardiner, pakar ekonomi dan demografi sebagai anggota Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Senin (14/6). Mayling merupakan anggota ke-6 dari 10 anggota baru di AIPI. Hadir pada inaugurasi itu Ketua AIPI Sangkot Marzuki dan Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI Taufik Abdullah.

Mayling, guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengungkapkan, melihat rendahnya angka partisipasi murni (APM) anak hingga usia 15 tahun untuk mendapatkan pendidikan, maka masih jauh dapat mencapai target millennium development goals (MDGs). Salah satu target MDGs menyebutkan, semua anak harus mendapat pendidikan dasar. Namun, tingkat partisipasi anak dalam pendidikan dasar 9 tahun hanya 7 hingga 8 persen.

Hingga kini belum ada kebijakan yang membuka akses pendidikan bagi semua anak usia 13-15 tahun, terutama anak miskin dan anak di pedesaan yang jauh dari SLTP.

Anak miskin yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan sukar mendapat kesempatan bersekolah setelah menyelesaikan SD. ”Pemerintah lebih suka memberikan subsidi bagi sekolah internasional untuk anak dari keluarga berada. Adapun anak miskin terabaikan. Hal ini menunjukkan ketimpangan struktural yang dipelihara oleh pemerintah,” ujarnya.

Kompas, 15 Juni 2010

Info Pendidilkan

Kebijakan Pendidikan Bawa "Suara Partai"

Berbagai rancangan dan implementasi kebijakan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kerap mengalami kegagalan. Hal ini, antara lain, disebabkan sebagian besar pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan Nasional bukan pelaku pendidikan yang profesional, melainkan berlatar belakang politik.

Karena berasal dari kelompok, golongan, atau partai politik tertentu, pengambil keputusan tak bisa bebas merancang dan mengimplementasikan kebijakannya karena terbebani oleh ”suara-suara” dan kepentingan partai politik.

Demikian hasil riset lembaga Nusantara Centre terhadap 27 mantan menteri pendidikan dan pejabat menteri pendidikan nasional yang dipaparkan Direktur Eksekutif Nusantara Centre M Yudhie Haryono, Senin (14/6) di Jakarta. ”Dari hasil riset kami, menteri yang bukan dari partai politik, kebijakan dan implementasinya lebih baik,” kata Yudhie.

Oleh karena itu, Nusantara Centre merekomendasikan agar ke depan pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan Nasional harus dijabat orang-orang profesional dan bukan dari partai politik.

Hasil riset yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Nasional selama tiga bulan itu menggunakan metode penulisan genealogi, yakni kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan akan bisa diketahui cara proses pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dikembangkan. Penelitian dilakukan terhadap latar belakang Ki Hajar Dewantara hingga Mohammad Nuh.

Kompas, 15 Juni 2010

Info Olahraga

Kesadaran Orangtua Masih Rendah

Kesadaran orangtua anak penyandang tunagrahita untuk memperkenalkan anaknya dengan kegiatan olahraga masih tergolong rendah. Dari sekitar 6,5 juta anak penyandang tunagrahita, baru sekitar 45.000 yang aktif diikutkan dalam kegiatan olahraga.

”Orangtua masih cenderung menyembunyikan anak tunagrahita karena malu. Padahal sikap itu akan membuat anak menjadi semakin tak produktif,” kata Ketua Pengurus Pusat Special Olimpics Indonesia (SOIna) dr Pudji Astuti, Minggu (13/6) di sela-sela acara pawai obor yang diikuti atlet dan duta Pekan Olahraga Nasional SOIna di Jakarta.

Padahal, kata Pudji, berolahraga secara teratur akan membuat anak menjadi lebih sehat dan bugar. Olahraga juga dapat membuat anak kian disiplin, mandiri, dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

”Dengan begitu, mereka dapat lebih percaya diri. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak tunagrahita,” tutur Pudji.

Pornas

Untuk menampung minat olahraga penyandang tunagrahita, SOIna sejak beberapa tahun terakhir menggelar Pornas SOIna. Tahun ini pornas akan digelar pada 25-29 Juni di GOR Ragunan dan Britama Sportmall, Kelapa Gading, Jakarta.

Ada tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bulu tangkis, tenis, tenis meja, sepak bola, basket, renang, dan boccee. Kegiatan ini akan diikuti 1.500 atlet dari 30 provinsi. ”Dari Pornas SOIna ini nantinya akan diseleksi atlet-atlet yang akan kami terjunkan ke SOI di Athena tahun 2010,” kata Pudji.

Kompas, 14 Juni 2010

Info Kebuayaan

Temuan Arkeologi di Dieng

Mengungkap Jaringan Perdagangan Abad Kesembilan

Tim peneliti dari Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menemukan puluhan pecahan kaca, keramik, dan gacuk di kawasan Candi Dieng, Jawa Tengah. Temuan itu penting untuk mengungkap hubungan perdagangan Mataram Kuno.

Ketua Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Inayah Adrisiyanti menuturkan, pecahan keramik China yang ditemukan diperkirakan berasal dari Dinasti Tang sekitar abad ke-9. Adapun pecahan kaca berwarna khas biru dan hijau diperkirakan dari Persia.

”Temuan itu sangat penting, karena menunjukkan ada kehidupan di luar ritus upacara di kawasan Dieng,” kata Inayah, Sabtu (12/6).

Kawasan Candi Dieng, yang terletak pada ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut dan berada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, dikenal sebagai kawasan religius. Sesuai namanya, Dieng (”di” berarti gunung atau tempat, dan ”hyang” berarti dewa), di kawasan itu terdapat beberapa candi Hindu. Nama candi sesuai dengan tokoh wayang Purwa dalam Mahabarata, seperti Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Semar, dan Candi Gatotkaca.

Tiga titik

Mahirta, dosen dan Ketua tim penelitian di kawasan percandian Dieng, mengatakan, proses ekskavasi temuan dilakukan di tiga titik, yaitu di sekitar tangga masuk Museum Dieng Kailasa, daerah sumur tua, dan bangunan Darmasala bagian barat.

Setelah dilakukan penggalian tanah dengan kedalaman 50–175 sentimeter, di tiga lokasi itu ditemukan pecahan keramik, gacuk (tiruan mata uang yang dipakai dalam upacara keagamaan), dan pecahan kaca.

Melihat karakteristiknya, lanjut Mahirta, pecahan keramik dan gacuk diduga berasal dari Dinasti Tang yang berkuasa di China bagian utara pada abad ke-9. ”Keramik sejenis ditemukan pada kapal yang karam di sekitar perairan Belitung,” kata Mahirta. Adapun pecahan kaca, dari warna dan karakteristiknya, diduga berasal dari Persia.

Penemuan tersebut, lanjut Mahirta, sangat penting karena memperkuat dugaan Mataram Kuno sudah menjalin perdagangan secara internasional yang melibatkan kawasan Timur Tengah dan China. Barang yang diperdagangkan, bahkan, masuk ke pedalaman, seperti dataran tinggi Dieng.

Arkeolog dari National University of Singapore, John Norman Miksic, mengatakan, selama ini peninggalan prasasti di Indonesia lebih banyak bercerita tentang agama dan pemerintahan. Aktivitas perdagangan sangat jarang disinggung sehingga data mengenai hal itu sangat minim. Padahal, aktivitas perdagangan internasional bisa jadi memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kerajaan. ”Temuan ini memberikan data yang paling lengkap tentang luasnya jangkauan perdagangan saat itu,” kata kata Miksic.

Kompas, 14 Juni 2010