Info Olahraga

KSN Dipastikan Tidak Lengserkan Nurdin

Bukan ajang tepat, kongres sepakbola nasional (KSN) dipastikan tidak akan menjadi ajang melengserkan ketua umum PSSI saat ini.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Utut Adianto menegaskan, KSN yang akan digelar di Malang akhir bulan ini bukan ajang penghakiman kepengurusan PSSI di bawah kendali Nurdin Halid sebagai ketua umum.

Dikatakan Utut yang juga pecatur andalan Indonesia ini, wacana untuk menggulirkan Nurdin melalui perombakan pengurus PSSI memang sangat kencang disuarakan, jelang digelarnya KSN yang merupakan instruksi Presiden SBY.

Meski begitu, keinginan tersebut lanjut Utut, sulit untuk direalisasikan, karena kongres yang akan digelar nanti bukan ajang yang tepat. Maklum saja karena tidak digelar oleh anggota PSSI yang memiliki kewenangan untuk menggulirkan pergantian kepengurusan.

“Ada forum resmi sendiri dan hanya anggota PSSI tentunya yang bisa melakukan itu. KSN nanti hanya bisa memberikan rekomendasi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh anggota PSSI itu sendiri,” kata Utut.

Ditambahkan, kehadiran seluruh anggota PSSI pada kongres nanti sangat dibutuhkan, karena bisa mempermudah dalam pemberian rekomendasi tersebut. Dan apa pun hasil dari rekomendasi itu imbuhnya, harus dilaksanakan oleh otoritas sepakbola nasional ini.

Masih kata Utut, pelaksanaan KSN yang merupakan kerjasama antara Menegpora, KONI Pusat, PSSI dan PWI Pusat itu bertujuan untuk memberikan masukan yang mengarah kepada perbaikan prestasi sepakbola nasional, yang saat ini sedang mengalami kemunduran prestasi.

www.goal.com 19 Mar 2010

Info Olahraga

MEMBANGUN SEPAK BOLA INDONESIA

KSN Bukan Ajang

Cari "Kambing Hitam"

Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) yang berlangsung di Malang pada 30-31 Maret 2010 diharapkan tidak menjadi ajang mencari "kambing hitam" atas terjerembapnya prestasi sepak bola Indonesia. KSN justru bertujuan untuk mencari solusi sekaligus merespons kegundahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Presiden boleh dibilang gundah gulana atas prestasi sepak bola Indonesia yang sudah tidak pernah lagi mampu merebut gelar juara setelah SEA Games Manila 1991. Jadi, peserta KSN harus bisa meresponsnya dengan positif," kata anggota Komisi X DPR Utut Adianto di Jakarta, kemarin.

Menurut Utut Adianto, penurunan prestasi tidak hanya dialami sepak bola, tetapi juga seluruh cabang olahraga. Termasuk di dalamnya, bulutangkis yang selama ini diandalkan di multievent seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade maupun single event, Piala Sudirman, Thomas Cup, Uber Cup dan All England.

"Bukan hanya sepak bola yang mengalami penurunan prestasi, namun bulutangkis juga mengalami hal yang sama. Dulu, kita melalui cabang bulutangkis bisa membawa pulang empat sampai lima gelar dari hasil mengikuti single event internasional, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Itu, kan, namanya mengalami penurunan prestasi," kata anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini.

Menurut Utut Adianto, KSN itu bukan untuk mencari "kambing hitam", melainkan harus dijadikan ajang mencari solusi bagaimana upaya mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar solusi yang diperoleh harus lebih berfokus dalam hal pencapaian prestasi.

"Terlalu jauh kalau kita bicara prestasi dunia di KSN. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan waktu yang panjang. Sasaran utama KSN harus lebih mengutamakan menjadikan timnas Indonesia mampu merebut gelar juara pada saat menjadi tuan rumah SEA Games 2011," katanya.

Apa masukan Anda untuk membangun sepak bola Indonesia?

"Pembenahan organisasi secara menyeluruh, baik masalah perwasitan maupun pemilihan pemain timnas, serta menentukan ke arah mana kiblat sepak bola Indonesia harus disesuaikan dengan karakter bangsa. Selama ini kan kita menggunakan pelatih dari berbagai negara. Namun, tidak ada satu pun yang dijadikan patokan," kata Utut mengungkapkan.

Bagaimana dengan adanya komentar menggantikan Nurdin Halid bisa menyelesaikan masalah?

"Saya bukan membela Nurdin Halid. Bagi saya, yang menyebutkan itu tidak mengerti sepak bola. Siapa pun yang menggantikan Nurdin Halid tak akan bisa membawa sepak bola Indonesia berprestasi dalam waktu lima tahun. Kan tadi saya sudah bilang, prestasi itu tidak bisa diraih secara instan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah," kata Utut.

"Selama kita bukan pekerja keras, selama kita sering menyalahkan orang lain, selama kita tidak pernah menginstrospeksi diri, selama kita tidak mau tahu dengan kelemahan, selama hanya mau cerita masa lampau dan tidak mau berangkat ke masa kini, maka selama itu itu pula kita tidak akan pernah maju," kata Utut sembari meminta masalah suporter juga patut diberikan perhatian khusus.

Sementara itu, pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap akan mendukung kepemimpinan HM Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI hingga akhir periode kepengurusan. Hal ini tak lain lantaran ingin mengedepankan etika berorganisasi.

"Secara etika berorganisasi, PSSI Sultra tetap mendukung Nurdin Halid hingga akhir masa jabatannya 2011," kata Ketua Pengprov PSSI Sultra Sabaraddin Labamba di Kendari, Selasa (23/3).

Sabaruddin yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, adanya keinginan sejumlah pengprov dan pengurus PSSI di daerah dan pusat untuk melakukan pemakzulan terhadap ketua umum adalah tidak etis dan sangat berbahaya.

Meskipun pada intinya hampir seluruh Pengprov PSSI di Indonesia sama-sama berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di dunia sepak bola, namun dengan adanya keinginan yang tidak santun itu akan menodai citra persepakbolaan nasional.

"Kalau dengan cara-cara seperti itu, saya kira tidak etis, terkesan memaksakan kehendak" katanya.

Terkait rencana Kongres Sepak Bola Nasional di Kota Malang, Jawa Timur, 30-31 Maret 2010, Sabaruddin mengatakan, PSSI Sultra akan menghadiri acara tersebut, namun tidak akan membicarakan persoalan kepemimpinan Ketua Umum PSSI HM Nurdin Halid.

"Kalau dalam kongres nanti ada agenda yang di luar dari rencana pertemuan seperti adanya kehendak mempercepat lengsernya Ketua Umum PSSI, maka PSSI Sultra tentu akan memunyai opsi lain," katanya.

Menurut Sabaruddin, secara organisasi, agenda kongres itu penting dalam rangka membenahi berbagai kekurangan dan kelemahan organisasi, tetapi jangan sampai diarahkan kepada pemaksaan untuk melengserkan pimpinan.

"Bukan karena PSSI Sultra membela kepemimpinan Nurdin Halid, melainkan secara organisasi, PSSI, akan selalu terpuruk jika itu terjadi," ujarnya.

Menyinggung masalah peningkatan prestasi persepakbolaan di Sultra, Sabaruddin mengatakan, pihaknya terus bekerja keras mencari pemain potensial untuk mewujudkan target lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012. Ia mengatakan, potensi atlet sepak bola di daerah sama dengan daerah lain di Indonesia, tetapi prestasi tertinggal karena pembinaan yang tidak berjalan maksimal.

Kendala klasik yang selalu mengancam pembinaan sepak bola adalah menyangkut pendanaan yang minim, bahkan tidak ada sehingga kompetisi sebagai ajang meningkatkan potensi pemain tidak terlaksana.

Suara Karya, 24 Maret 2010

Info Olahraga

Akar Masalah Itu Berawal di PSSI

Tekad membenahi krisis prestasi sepak bola dicanangkan pemerintah dengan menggelar sarasehan nasional di Malang, medio Maret. Sasarannya, mencari akar masalah sepak bola negeri ini dan menemukan solusinya. Bagi banyak kalangan, akar masalah itu adalah pengurus PSSI.

Demikian dikemukakan beberapa tokoh lintas sektoral yang juga penggemar sepak bola saat dihubungi Sabtu (6/2). Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, yang juga penggemar dan kolumnis sepak bola, tegas menyebut masalah paceklik prestasi sepak bola Indonesia terkait kepemimpinan di PSSI.

”Krisis sepak bola kita banyak terkait dengan krisis kepemimpinan PSSI yang tersandera Nurdin Halid. Seharusnya kepemimpinan PSSI lebih didasarkan prestasi dan etik daripada refleksi egoisme pribadi,” tuturnya.

”Akibatnya, moral dan disiplin para pemain jadi rendah, para penonton jadi brutal,” lanjut Azyumardi. ”Potensi sepak bola Indonesia sangat besar, sejak dari bibit-bibit melimpah sampai kepada para penonton yang antusias. Tinggal membenahi kepemimpinan, etik, moralitas, etos prestasi demi martabat bangsa. Lagi-lagi kuncinya pada kepemimpinan moral di PSSI.”

Hal senada dilontarkan Taufik Yudi Mulyanto, mantan Dekan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Menurut dia, untuk memiliki tim nasional dengan prestasi internasional harus ditopang para pembina organisasi yang profesional.

”Sebab, tanpa pengurus PSSI yang ditangani pengurus profesional, sudah pasti prestasi dan kompetisi kita juga tidak akan berprestasi internasional. Apalagi bila pengurusnya sudah tidak profesional,” ujar Yudi, yang juga mantan Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta.

Itu sebabnya, kata Yudi, PSSI perlu memperbarui diri dengan menghadirkan pengurus yang kuat. Tidak hanya kuat dalam jaringan, tetapi juga kuat keinginannya untuk belajar. Apabila pengurus memiliki keinginan untuk belajar membuat organisasi terbaik, lanjut Yudi, mereka bisa mengangkat prestasi tim nasional di level internasional.

Krisis prestasi timnas membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono miris dan meminta agar digelar forum sarasehan nasional yang dihadiri semua stakeholder sepak bola negeri ini. Ia mencanangkan target dalam rentang 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan agar Indonesia berjaya di ASEAN, lalu masuk jajaran top Asia, dan setelah itu lolos ke Piala Dunia.

Tanggung jawab PSSI

Menurut Yudi, tentu tanggung jawab keterpurukan prestasi sepak bola nasional pada saat ini harus dipertanggungjawabkan PSSI kepada masyarakat. ”Sekalipun dalam setiap musyawarah nasional hal tersebut disuarakan oleh perserikatan dan pengurus klub yang ada di Indonesia,” kata Yudi, yang kini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggota Komisi X DPR, Utut Adianto, juga melihat semua hasil buruk yang diraih timnas adalah tanggung jawab pengurus PSSI. ”Saya sangat prihatin dengan prestasi tim nasional kita, terutama saat dikalahkan Laos di SEA Games 2009,” ujar pecatur bergelar grandmaster itu.

Utut menjelaskan, terpuruknya tim nasional karena selama ini dilatih tanpa konsep yang jelas. ”Tim kita dilatih tanpa berkesinambungan, tanpa konsep pembinaan utuh,” katanya. Ia mencontohkan Belanda yang ketika menerapkan total football, konsep pembinaan secara utuh diarahkan untuk mendukung hal tersebut.

Ketua Umum PSSI Nurdin Halid telah mengakui kegagalannya mendatangkan prestasi timnas. Namun, dalam jumpa pers di Kantor Menko Kesra, Jumat, ia menolak mundur dari jabatannya.

Kompas, 7 Februari 2010

Info Olahraga

DPR-RI Panggil Pengurus PSSI

Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil pengurus PSSI untuk mengurai persoalan tim sepakbola nasional, termasuk prestasinya yang terus terpuruk. Karena itu, DPR segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto dalam diskusi terbatas ‘Selamatkan Indonesia ’ di kantor ICW, Jakarta , kemarin. Menurutnya, RDP bakal diselenggarakan paling cepat April mendatang.

“Sepakbola merupakan hajat orang banyak. Saya akan menjadwalkan agar Komisi X bisa menggelar RDP dengan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Kegiatan ini akan dilaksanakan paling cepat April nanti, atau setelah DPR reses. Kami ingin tahu apa penyebab krisis yang terjadi sehingga sepakbola nasional terpuruk,” kata Utut.

Selain Utut yang juga seorang atlet nasional catur, hadir juga wartawan senior Budiarto Shambazy dan Ketua Save Our Soccer (SOS) Isfahani. Utut menambahkan, RDP juga akan menindaklanjuti hasil Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang , Jawa Timur, pada 30-31 Maret mendatang.

“RDP nanti masih ada benang merahnya dengan KSN di Malang yang dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, saya menganjurkan KSN memberikan rekomendasi yang kuat dan tajam agar PSSI tidak bisa mengelak lagi untuk membenahi krisis yang sedang terjadi. Saya juga menganjurkan KSN memberikan rekomendasi kepada DPR sehingga saat RDP dengan PSSI kami fokus mengajukan pertanyaan dan memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Budiarto Shambazy yang juga dosen Universitas Indonesia itu, mengatakan, Presiden Susilo seharusnya meniru cara-cara mantan Presiden Soeharto dalam menurunkan Nurdin Halid dari posisinya sebagai Ketua Umum PSSI.

Soeharto, kata Budiarto, kala itu menurunkan Ali Sadikin dari jabatan Ketua Umum PSSI karena masuk keanggotaan Petisi 50. “Almarhum Presiden Suharto pernah memanggil Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI karena ikut gerakan Petisi 50. Beliau mendesak agar Ali meletakkan jabatan dan hal itu dituruti yang bersangkutan,” kata Budiarto.

“Saya pikir cara ini bisa ditiru Presiden Soesilo untuk mendesak Nurdin Halid melepaskan jabatannya. Setelah memanggil Nurdin, Presiden harus segera menggelar konferensi pers dan menjelaskan kepada wartawan apa saja isi pembicaraan tersebut. Saat itu penurunan Ali Sadikin sangat kental nuansa politisnya. Sedangkan sekarang, Nurdin harus keluar dari PSSI karena faktor moral yakni menurunnya prestasi sepakbola di semua level,” katanya.

Pos Kota, 17 Maret 2010

Info Olahraga

Sikap Pengprov Dikecam

Hanya Menjadi "Beking" dan Membebek Nurdin Halid

Pengurus provinsi PSSI yang seperti menjadi ”beking” dan membebek Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dikecam. Dalam pertemuan dengan PSSI di Jakarta, Kamis (18/3), para pengurus provinsi justru memuji-muji Nurdin Halid yang telah gagal mengangkat prestasi.

Dimintai tanggapannya soal sikap para pengurus provinsi (pengprov) PSSI itu, Ketua Umum Persebaya Saleh Mukadar mengecam sikap tersebut. ”Namun, tidak usah heran dengan sikap tersebut karena para pengurus pengprov itu bagian dari sistem, mereka diuntungkan dengan kondisi sekarang. Jangan berharap kepada mereka jika menginginkan perubahan di PSSI,” kata Saleh saat dihubungi.

Menjelang Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, akhir Maret mendatang, PSSI mengumpulkan pengprov-pengprov dari seluruh Indonesia. ”Nurdin Halid itu bagus, profesional setiap rapat. Makanya, kami pertahankan,” kata Hardi, Ketua Pengprov DKI, dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan PSSI.

Suara senada dilontarkan Pengprov Papua yang berbalik 180 derajat meski bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sebelumnya, saat Persipura Jayapura mendapat sanksi dari PSSI akibat walk out pada final Copa Indonesia, Pengprov Papua mengecam PSSI. Namun, kini, seperti diungkapkan Sekretaris Umum Pengprov Papua Usman Pakaubun, mereka membela Nurdin Halid. Usman menyebut, pengprov terpaksa mendesak Nurdin Halid mundur karena desakan masyarakat Papua.

Pemerhati sepak bola Isfahani menyebut sikap pengprov itu sebagai bentuk solidaritas yang tidak pada tempatnya. ”Kita bisa memahami hal tersebut sebagai bentuk solidaritas, tetapi itu adalah solidaritas yang buruk, solidaritas salah tempat karena Nurdin Halid adalah sosok yang gagal. Lain halnya jika Nurdin Halid itu berhasil,” kata Isfahani, yang juga anggota dari gerakan SOS (Save Our Soccer).

Jajaran PSSI dan Pengprov PSSI juga memberikan pernyataan yang terkesan membodohi publik sepak bola. Saat ditanya mengenai prestasi sepak bola nasional, mereka menyebut terpuruknya prestasi saat ini bukan kesalahan Nurdin Halid, tetapi karena faktor keberuntungan. ”Program PSSI saat ini bagus, tetapi belum beruntung saja,” kata Endi Maulidi, Ketua Pengprov PSSI Kepulauan Riau.

Nurdin Halid menyepakati, prestasi sepak bola nasional yang terpuruk itu karena kurang beruntung. ”Kurang beruntung juga karena belum memiliki infrastruktur yang memadai meski kita ini negara kaya,” kata Nurdin Halid yang berkilah bahwa hasil laga klub-klub Indonesia yang dibantai klub negara lain dalam kompetisi antarklub Asia tidak mencerminkan kondisi sepak bola Indonesia.

Nurdin Halid yang pernah dipenjara karena kasus korupsi juga berbicara soal etika dan moral saat menanggapi agenda KSN. Ia meminta semua pihak menghormati etika dan moral organisasi PSSI. ”Semua bisa usul kongres luar biasa, siapa pun boleh usul Nurdin mundur, semua bisa usul rombak PSSI. Presiden saja dituntut mundur di mana-mana, dalam demokrasi itu biasa saja. Namun, semua ada prosesnya,” lanjut Nurdin Halid.

Menanggapi pernyataan mengenai etika dan moral, Isfahani menyebut Nurdin Halid tidak layak berbicara soal itu. ”Selain kemampuan teknis, ada dua hal yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pengurus PSSI, yakni moralitas dan sportivitas. Dua hal itu tidak dimiliki Nurdin Halid dan pengurus PSSI lainnya,” kata Isfahani, yang juga aktif sebagai peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.

Saleh Mukadar menambahkan, dengan lembeknya pengprov, harapan untuk perombakan PSSI kini bertumpu kepada klub-klub dan juga kepada pemerintah. ”Untuk itu, panitia KSN atau pemerintah harus bersikap tegas dan menjelaskan kepada klub-klub, target kongres itu untuk apa. Jika targetnya jelas, klub pasti mendukung karena sebagian besar sudah muak dengan kondisi sekarang ini. pengprov tidak bisa diharapkan,” ujar Saleh Mukadar.

Saleh juga menegaskan, Indonesia tidak perlu takut dengan sanksi FIFA. Menurut Saleh, dalam kondisi saat ini, sanksi itu justru positif dan memberi waktu membenahi sepak bola Indonesia secara total. ”Berani saja, kalau perlu bikin PSSI tandingan, biarkan dihukum FIFA karena kita justru bisa lebih fokus melakukan pembinaan,” ujarnya.

Sementara itu, persiapan penyelenggaraan KSN terus berlangsung. Hanya saja, hingga kini masih terjadi kesimpangsiuran informasi. Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Muhammad Yusuf mengatakan, hingga kini rapat finalisasi KSN terus dilakukan. Sejumlah rapat digelar antara tiga kepala daerah sewilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Kompas, 19 Maret 2010

Info Olahraga

BUMN Didorong Aktif Kembangkan Olahraga

Badan usaha milik negara bisa berperan besar dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional melalui pengalokasian sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Keterlibatan dunia usaha ini bisa mengatasi kendala klasik kekurangan dana yang selalu menjadi alasan minimnya prestasi olahraga nasional.
Dorongan supaya BUMN terlibat aktif dalam pengembangan olahraga terungkap dalam acara penandatanganan kerja sama antara PT (Persero) Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Liga Pendidikan Indonesia (LPI), di Jakarta, Senin (15/3).
BUMN pengolah batu bara terbesar nasional itu berkomitmen membantu Rp 1,7 miliar per tahun selama tiga tahun. Ini merupakan kerja sama LPI yang kedua setelah dengan produsen bola Pespex.
”Kami berharap ada BUMN lain yang ikut membantu melalui CSR-nya,” ujar Presiden Direktur PTBA Sukrisno.
Keterlibatan BUMN, lanjut Sukrisno, diharapkan bisa mengembalikan kejayaan olahraga nasional yang saat ini miskin prestasi. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa memiliki bibit atlet unggulan yang besar, tetapi belum terbina.
PTBA juga menyalurkan dana CSR-nya untuk membangun fasilitas olahraga bertaraf internasional di Sumatera Selatan, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan sports centre.
Ketua Panitia Nasional LPI Prof Toho Cholik Mutohir juga berharap dunia usaha bisa menambah peran dalam pengembangan olahraga. LPI yang merupakan kompetisi sepak bola siswa SMP, SMA sederajat, dan perguruan tinggi merupakan usaha menghasilkan atlet unggulan.
”Kerja sama dengan dunia usaha diharapkan dapat menghasilkan prestasi bangsa melalui olahraga,” ujar Toho.
Bambang Indriyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, mengakui, pembinaan olahraga selalu terkendala fluktuasi ketersediaan anggaran.
Ia mencontohkan, tahun ini pemerintah dua kali mengoreksi anggaran Kemendiknas, di dalamnya termasuk LPI. Awalnya, diusulkan Rp 14 triliun kemudian dipotong menjadi Rp 10 triliun dan yang disetujui Rp 5 triliun.
”Jika untuk membangun sekolah di seluruh Indonesia, setiap sekolah hanya memperoleh Rp 10 juta,” ujar Bambang.
Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menilai anggaran yang sangat irit itu awal kematian prestasi olahraga. Anggaran hanya mengucur menjelang kompetisi multicabang. Namun, lanjut Nugraha, sekarang pun anggaran untuk Asian Games 2010 belum turun. Oleh karena itu, peran dunia usaha dibutuhkan untuk mendorong pengembangan kualitas olahraga.

Sumber : Kompas, 17 Maret 2010

Info Pendidikan

Waduh... 2.1 Juta Guru Belum Dapat Tunjangan

Hingga akhir 2009 lalu, jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi dan mendapat tunjangan profesi baru sekitar 350.000. Adapun 2,1 juta guru lainnya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional serta 400.000 guru di bawah Kementerian Agama belum mendapat tunjangan. Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, dana untuk pembayaran tunjangan guru sudah disalurkan kepada pemerintah daerah yang seharusnya sudah dicairkan untuk guru.
Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, meminta supaya pembayaran tunjangan bagi guru yang dialokasikan pemerintah segera dibayarkan dan tidak dipersulit penyalurannya. "Jangan ada pungutan-pungutan liar yang merugikan guru," ujar Sulistiyo.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru di beberapa daerah mempertanyakan realisasi dari janji Presiden untuk memberikan tunjangan sebesar Rp 250.000 per bulan. Janji itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para guru yang hadir pada peringatan Hari Guru Nasional 2009 dan Hari Ulang Tahun Ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (1/12/2009) silam.
Dijanjikan, tunjangan tersebut berlaku surut dan dihitung mulai Januari 2009. "Kami dijanjikan, dana akan cair Januari. Namun, sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi,” kata Lenjau, guru SDN 028 Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (4/3/2010).

Kompas.com, 5 Maret 2010